Demo Besar Unimed Guncang DPRD Sumut: 18 Tuntutan Menggema Janji DPRD Diuji Dua Kali 24 Jam

Medan, samudrakabar.com – Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Selasa siang (2/9/2025). Massa yang datang sejak pukul 15.16 WIB itu berjalan kaki sambil membawa spanduk, sebagian lainnya menaiki mobil komando. Mereka juga menyanyikan lagu perjuangan Buruh Tani sembari menyerukan tuntutan.

Aksi tersebut sempat menutup akses Jalan Imam Bonjol, sehingga pengendara harus mencari jalur alternatif. Di antara spanduk yang dibawa massa, terlihat tulisan “Hentikan Represifitas Aparat” serta seruan reformasi terhadap institusi penegak hukum.

Seorang orator dari atas mobil komando menyampaikan bahwa mahasiswa meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. “Segera sahkan RUU Perampasan Aset. Jangan biarkan koruptor menari-nari, sementara rakyat tertindas,” ujarnya. Selain itu, mahasiswa juga mengecam tindakan represif aparat terhadap massa aksi dan menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan serta kesehatan.

Pimpinan DPRD Sumut Turun Tangan

Setelah berjam-jam berorasi, perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui pimpinan DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, SH, M.Kn, bersama Wakil Ketua Salman Alfarisi dan Ihwan Ritonga, menyatakan siap memperjuangkan aspirasi mahasiswa.

Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Eksternal Senat Mahasiswa Unimed, Linton Naibaho, menegaskan bahwa pihaknya membawa 18 tuntutan. Menurutnya, empat poin utama yang menjadi sorotan adalah pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian pelecehan terhadap dunia pendidikan, reformasi DPR, serta reformasi Polri.

“Ada 18 tuntutan yang kami bawa, tapi yang paling utama adalah perampasan aset. Ini penting karena korupsi semakin marak. Kami juga menyoroti pendidikan yang dilecehkan, gaji guru honorer sangat memprihatinkan, dan DPR perlu direformasi agar lebih berpihak kepada rakyat,” jelas Linton.

Kritik Pedas ke DPR dan Presiden

Lebih lanjut, Linton menilai DPR sering kali membuat undang-undang berdasarkan kepentingan tertentu tanpa kajian mendalam. Ia meminta DPRD Sumut untuk berani membuka ruang diskusi bersama mahasiswa dan akademisi Unimed.

“Reformasi DPR itu penting. DPR sekarang bicara pun sering tidak terjaga, padahal ucapan bisa melukai masyarakat. Kami ingin DPR mengajak Universitas Negeri Medan berdiskusi karena banyak intelektual di kampus ini yang bisa memberi solusi nyata,” tegasnya.

Dalam wawancaranya, Linton juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto agar menjaga tutur kata. “Mohon maaf Pak Prabowo, saya bukan menggurui, tapi minta tolong lisan dijaga. Ucapan tidak pantas tidak layak keluar dari seorang presiden,” katanya.

Janji 2×24 Jam

Menurut Linton, hasil pertemuan dengan pimpinan DPRD Sumut menyepakati waktu dua kali 24 jam untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Informasi tersebut akan dikomunikasikan kepada dirinya sebagai pimpinan aksi atau kepada Senat Mahasiswa Unimed.

“Kalau sampai tanggal 5 September tidak ada kejelasan, maka kami akan kembali dengan aksi jilid II,” tandasnya.

Ia juga menolak tudingan bahwa aksi mahasiswa belakangan ini ditunggangi pihak tertentu. “Kami tersinggung kalau dibilang dibayar. Kami justru melawan korupsi. Kami meminta aset koruptor dirampas, bukan malah dilindungi,” pungkasnya.